Persyaratan Izin Bidan Baru dan Perpanjangan Izin Bidan di Ibukota Jakarta

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas. Di Ibu kota Jakarta ini,untuk mendapatkan izin kebidanan harus memenuhi beberapa syarat,yaitu: Permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi ijasah, Surat…

Persyaratan Administrasi Permohonan Izin Tetap Penyelenggaraan Optikal di DKI Jakarta

Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan / atau lensa kontak.Di Jakarta untuk memiliki izin penyelenggaraan optikal harus memenuhi beberapa syarat,antara lain: Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Jl. Kesehatan No.10 Jakarta Pusat dengan materai Rp.6000,- Fotokopi izin sementara Optikal yang…

Persyaratan Administrasi Izin Tetap Penyelenggaraan Medical Check Up (MCU) di Jakarta

Terdapat beberapa variasi Persyaratan Administrasi Izin Tetap Penyelenggaraan Medical Check Up (MCU) di daerah wilayah Negara Republik Indonesia. Di DKI Jakarta sendiri, dinas kesehatan mengeluarkan “Persyaratan Administrasi Permohonan Izin Tetap Penyelenggaraan MCU” yang harus dipenuhi, sebagai berikut: Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Jl. Kesehatan No.10 Jakarta Pusat dengan materai Rp.6000,-…

Persyaratan Standar Minimal Sarana Upaya Pelayanan Hemodialisis di Luar Institusi Rumah Sakit DKI Jakarta

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan tentang beberapa syarat untuk menjalankan standar minimal sarana upaya pelayanan Hemodialisis di luar Institusi rumah sakit di DKI Jakarta.Adapun beberapa syarat menjalankan standar minimal sarana upaya pelayanan tersebut,yaitu: 1. Ketenagaan 1.1.Sarana Upaya Pelayanan Hemodialisis Di Luar Institusi Rumah Sakit mempunyai ketenagaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Pemimpin atau penanggung…

Persyaratan luas tanah dan bangunan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Indonesia

Dalam rangka pendirian rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Indonesia ada aturan mengenai luas tanah dan bangunan rumah sakit, yang tercantum dalam SK. dirjen Yanmed nomor HK.00.06.3.5.5797 tanggal 17 April 1998. Adapun persyaratan luas tanah dan bangunan rumah sakit sebagai berikut: PERBANDINGAN : 1 Tempat Tidur : 50 m2 NO. RUMAH SAKIT JUMLAH…

Langkah-langkah mendirikan rumah sakit di DKI Jakarta

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan beberapa persyaratan dalam proses mendirikan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus di Jakarta. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: I. MELENGKAPI : Membuat surat permohonan Persetujuan Pendirian RS kepada Kepala Dinas Kesehatan, dilampirkan foto copy kelengkapan seperti tersebut di atas (point 2 s/d 7) Proposal Rumah Sakit Akte badan hukum…

Persyaratan administrasi pendirian rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di DKI Jakarta

Persyaratan administrasi pendirian rumah sakit dapat bervariasi antar daerah di Indonesia. Di Jakarta ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendirikan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, yaitu: 1)     Surat permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2)     Salinan Akta Notaris Pendirian Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit.…

Proses perizinan mendirikan rumah sakit di Indonesia

Pemerintah selaku penyelenggara pemerintah dan penguasa negara berkewajiban untuk selalu menciptakan dan memelihara ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dan sebagai negara hukum, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan baik oleh Pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Berbagai faktor dan aspek yang terkait dengan akibat dari pendirian dan penyelenggaraan suatu kegiatan perlu diperhatikan,…

Syarat Perizinan Pendirian Rumah Sakit di Indonesia

Perizinan merupakan fungsi pengendalian pemerintahan terhadap penyelenggara kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik pemerintah sendiri maupun swasta. Pemberian izin sarana kesehatan merupakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bahwa sarana kesehatan yang telah diberi izin tersebut telah memenuhi standar pelayanan dan aspek keamanan pasien, jadi perizinan sangat berkaitan dengan standar dan mutu pelayanan.  Prosedur perizinan pendirian…

Pengertian Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI

Menurut  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 adalah: “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa : “Rumah sakit…